Welcome

Virtual Cat

Jumat, 21 Januari 2011

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila

Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,dan untuk rakyat.
Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya:

a.Dalam UUD 1945 (sebelum diamandemen) pasal 1 ayat (2) berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
b.Dalam UUD 1945 (setelah diamandemen) pasal 1 ayat (2) berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”.
c.Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 1:

1)Ayat (1) berbunyi: “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara hokum yang demokrasi dan berbentuk federasi”.
2)Ayat (2) berbunyi: “Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat”.

d.Dalam UUDS 1950 pasal 1:
1)Ayat (1) berbunyi: “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara hokum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”.
2)Ayat (2) berbunyi: “Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan rakyat”.

Untuk melihat apakah suatu system pemerintahan adalah system yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dariinfikator-indikator yang dirumuskan oleh Affan Gaffar berikut ini:
a.Akuntabilitas
b.Rotasi Kekuasaan
c.Rekruitmen politik yang terbuka
d.Pemilihan umum
e.Menikmati hak-hak dasar



a. Dalam lingkungan keluarga,sikap perilaku demokratis dapat dilakukan dengan
1). Menumbuhkan sikap saling menghargai perbedaan pendapat;
2). Saling mendengarkan jika ada yang berbicara.

b. Dilingkungan sekolah dapat dibiasakan dengan
1). Tidak memaksakan kehendak pada orang lain;
2). Menghargai pendapat orang lain;
3). Mengakui kelebihan orang lain secara jujur dan bertanggung jawab.

c. Dilingkungan masyarakat, sikap/perilaku demokratis dapat dibiasakan dengan
1). Menghargai tetangga yang berbeda pendapat,berbeda agama atau status social;
2).menyelesaikan masalah bersama secara musyawarah/kekeluargaan
3).mau menerima dan melaksanakan hasil keputusan yang telah disepakati secara bertanggung jawab meskipun berbeda dengan pendapatnya.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Silakan berikan Komentar disini